Jumat, 25 Agustus 2017

Biokonversi Limbah Organik Mendukung Pakan Ikan Mandiri



[Inovasi Riset Perikanan] 
Biokonversi Limbah Organik Mendukung Pakan Ikan Mandiri 

Jakarta, 24/8. Komponen pakan menempati porsi tertinggi dalam budidaya ikan, berkisar hingga setidaknya 60% dari total biaya produksi. Untuk menurunkan biaya  pakan tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pemenuhan kebutuhan bahan baku lokal melalui Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI).

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar menyampaikan bahwa salah satu upaya riset mendukung GERPARI tersebut adalah inovasi riset penyediaan bahan baku pakan ikan alternatif dari maggot Black Soldier Fly (BSF) yang dihasilkan dari proses biokonversi limbah organik. 

“Inovasi riset ini merupakan sumbangan karya, kinerja, inovasi KKP kepada masyarakat, yang telah secara nyata memberikan kontribusi dan manfaat. Kami mendorong seluruh riset yang dilaksanakan di KKP bisa diaplikasikan, memberikan dampak dan perubahan yang baik. Ini menjadi inspirasi dan contoh bagaimana riset untuk ikut langsung menjawab persoalan yang ada di masyarakat”, ujarnya. 

Inovasi ini merupakan hasil riset Dr. Melta Rini Fahmi - Peneliti Balai Riset Budidaya Ikan Hias yang telah dimulai sejak tahun 2005 yang lalu. Pada awalnya biokonversi dilakukan pada bungkil kelapa sawit. Namun seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk menghasilkan maggot, hal tersebut menyebabkan naiknya harga bungkil kelapa sawit, sehingga pada tahun 2008 riset biokonversi ini sempat tidak berlanjut. Namun mahalnya bungkil kelapa sawit justru membawa Melta untuk akrab dengan limbah organik dari rumah tangga dan restoran yang saat ini menjadi bahan baku utama riset biokonversi yang terus dikembangkannya. 


Berbeda dengan bungkil kelapa sawit, limbah rumah tangga akan selalu ada, dan proses biokonversi tidak hanya menghasilkan maggot dan pupuk, namun sekaligus menjawab permasalahan sampah di perkotaan.

“Sampah limbah organik tidak akan mengalami kekurangan bahan baku, selama masih ada aktifitas manusia di dunia, bahan baku tersebut akan tetap tersedia,” kata Melta. 


Maggot yang dihasilkan akan merombak, mengektrasi serta mengkonvensi nutrien yang masih tersimpan di dalam limbah organik sehingga akan didapatkan nutrien dalam bentuk yang baru, yakni pupuk organik dan maggot sendiri yang dimanfaatkan baik sebagai pakan ikan maupun bahan baku pakan ikan. Pada uji coba di Balai Riset Budidaya Ikan Hias, ikan koi yang diberi pakan maggot memijah 4 kali dalam periode yang sama dibanding dengan ikan yang diberi pakan pelet. 


Biokonversi menggunakan maggot memiliki keuntungan dapat dilaksanakan dengan investasi  yang rendah, dimana dalam memproduksi magot ini tidak membutuhkan air, listrik, bahan kimia, serta dapat menggunakan infrastruktur yang sederhana.

Selain itu, pemanfaatan maggot ini juga sangat ramah lingkungan karena mampu mendegradasi limbah organik menjadi material nutrisi lainnya. Kemudian keuntungan lainnya adalah pengelolaan limbah dengan maggot ini dapat diperluas dalam skala industri seperti pemrosesan tepung maggot. 


Tahapan biokonversi limbah dengan larva BSF ini disampaikan Melta dapat diterapkan dengan dengan mudah, bahkan telah banyak diaplikasikan oleh masyarakat luas. Telur BSF, yang dapat diperoleh di Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok, diletakkan pada limbah organik. Telur tersebut dalam 3 hari akan menjadi larva yang dalam 2 pekan berikutnya akan mengurai limbah yang dapat dipergunakan sebagai pupuk organik.

Melta mencatat 150 gram telur BSF (Rp 8 ribu/gram) dapat mengurai 2 ton limbah organik dalam waktu 2 s.d. 3 pekan. Ini lebih cepat dari proses membuat pupuk kompos secara konvensional yang membutuhkan waktu tidak kurang dari 3 bulan. 


Proses biokonversi ini akan menghasilkan 220 s.d. 250 kg maggot dengan harga jual berkisar dari 15 s.d. 20 ribu rupiah per kilogram nya, serta 100 s.d. 150 kg pupuk organik dengan harga jual 1500 s.d. 2000 rupiah per kilogram.

Proses biokonversi yang tidak hanya mengelola limbah organik namun juga menghasilkan nilai ekonomi ini diterapkan oleh Pemerintah Kota Depok. Ini turut memberikan kontribusi diperolehnya penghargaan Adipura oleh Kota Depok yang mengaplikasikan program biokonversi dengan menggunakan limbah organik secara massal.

Melta menjelaskan,”Tahun 2017 ini, Balai Riset Budidaya Ikan Hias telah menggandeng Pemerintah Kota Depok untuk bekerjasama dalam program biokonversi secara massal dan sosialisasi menggunakan limbah makanan. Pada pilot project nantinya akan melibatkan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) serta insectarium, dan membuat tepung serta bahan baku pakan formula.” 


Tahun mendatang, program biokonversi akan dikembangkan secara luas, dijelaskan Melta, ”Tahun 2018 nanti, program biokonversi akan mengaplikasikan pakan maggot untuk ikan konsumsi maupun ikan hias, dan tahun 2019, akan diproduksi dengan melakukan labeling ke berbagai jenis pakan ikan berbasis magot”. 


Dengan inovasi riset biokonversi limbah organik ini pada tanggal 17 Agustus 2017 lalu Melta mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wira Karya - Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya pada tahun 2009 telah mendapatkan pengakuan paten internasional dari World Intellectual Property Organization atas karyanya yang berjudul Production of Live Insect ‘Mini-Larvae’ and Use Thereof for Feeding Aquarium Fish, Alevins of Farm Fish and Pets. Adapun saat ini Melta sedang dalam proses mendaftarkan invensi ini ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan hak paten. 


Narasumber:
M. Zulficar Mochtar, Kepala BRSDM 
Dr. Idil Ardi, Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Depok 
Dr. Melta Rini Fahmi, Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Depok 


Informasi lebih lanjut : 
Subbag Humas, Sekretariat BRSDM 
Email : humas...@kkp.go.id , humas...@gmail.com 
Telp : (021) 3513300 ext : 6289/6696 
Hp : 0811 800 736 


#Menuju Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat

Rabu, 17 Mei 2017

Pembinaan Kelembagaan Pelaku Perikanan



Selasa, 16 Mei 2017

JENIS - JENIS PEMBUKUAN YANG HARUS DIMILIKI KELOMPOK PERIKANAN





JENIS - JENIS PEMBUKUAN YANG HARUS DIMILIKI KELOMPOK PERIKANAN

Selasa, 09 Mei 2017

LALAT ..... Atau .... LEBAH kah KITA ....???

*Renungan Diri...*
LALAT ..... Atau .... LEBAH kah KITA ....???
"Berfikir dan bertindak positif, perumpamaan LEBAH dan LALAT"
"Mengapa..? LEBAH cepat menemukan bunga?"
"Sedangkan LALAT, cepat menemukan kotoran?"
"Karena naluri LEBAH hanya menemukan bunga. "
"... sedangkan naluri LALAT hanya menemukan kotoran"
"LEBAH tidak tertarik pada kotoran"
"Alhasil... LEBAH kaya akan Madu"
"...sedangkan LALAT kaya kuman penyakit"
"Mengapa ada orang menjadi jahat dan ada orang menjadi baik? "
"Orang jahat tidak tertarik pada hal-hal yg baik, sebaliknya orang baik ialah orang yang tidak tertarik akan hal-hal yang buruk"
"Hidup ini sangat tergantung dengan hati dan pikiran"
"Apa yg di pikiran menghasilkan yg dilihat, apa yg dilihat menghasilkan yang diperoleh"
"Jika hati dan pikiran selalu negatif, maka apa saja yg dilihat selalu negatif. Hasilnya adalah penderitaan, sakit hati, kecewa, iri hati dan dengki"
"Ingin bahagia..? Berhasil?"
"Miliki hati dan pikiran yg selalu positif"
"Maka, apa saja yg dilihat selalu positif"
"dan hasilnya adalah KEBAHAGIAAN"
"Jika kita seperti LEBAH yg menghasilkan madu, maka orang2 disekeliling kita juga akan mencicipi manisnya"
"Tapi jika seperti LALAT, kuman yg kita tebarkan akan mencelakakan orang lain"
"Ciptakan POSITIVE THINKING disetiap bangun tidur pagi" 
Bismillah Lancar Rejeki dan sehat berkah utk kita semua...


Penyuluh Perikanan Sebagai Garda terdepan

Intisari Temu Profesi Penyuluh Perikanan 6 Mei 2017 PENAS XV ACEH dengan Tema "Penyuluh Perikanan Sebagai Garda Terdepan Dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan" dengan Narasumber Ketua Umum IPKANI & Direktur BLU LPMUKP :
1. Penyuluh Perikanan siap mensosialisasikan bahwa sudah terbentuk LBU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sebagai lembaga yang dapat memberikan bantuan permodalan kepada pelaku utama dan pelaku usaha KP,

2. Koperasi IPKANI MANDIRI SEJAHTERA diharapkan menjadi salah satu wadah yg dapat difasilitasi mengakses dana LPMUKP,

3. Pimpinan Komisi IV DPR RI/Ketua Umum IPKANI berkoordinasi dengan KKP/BRSDMKP/Puslatluhkp terkait kepastian pengalihan dan sistem penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional,

4. APBNP akan dibahas selesai masa reses setelah tanggal 18 Mei 2017. Pimpinan Komisi IV DPR RI/Ketua Umum IPKANI akan mengawal langsung APBNP Gaji, Tukin, Pendidikan Pelatihan penyuluh perikanan dll termasuk dana penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional (Demplot, Perjalanan Dinas dll),

5. IPKANI siap mendukung, mengawal, dan bersinergi dengan kebijakan KKP,

6. Penyuluh Perikanan Bantu mengucapkan terimakasih kepada DPP IPKANI yang telah merespon dan bersurat ke MKP terkait Pengusulan Formasi CPNS KKP sebagaimana Surat Edaran MENPANRB,

7. Penyuluh Perikanan Swadaya perlu lebih diberdayakan untuk Mendukung Pembangunan Nasional di Sektor Kelautan dan Perikanan,

8. Kaitan dengan surat dari Kapuslatluh BRSDMKP ttg Pembayaran Biaya Operasional Penyuluh Perikanan akan ditindaklanjuti oleh Ketua Umum IPKANI untuk disampaikan kepada pihak KKP.

Banda Aceh, 7 Mei 2017
Ttd,
DPP IPKANI
Ketua Umum, E Herman Khaeron
Ketua Harian, HR Asep Sukmana (Kang Gia)

Sekjen, Ahmad Sobari

TEMU PROFESI PPI 6 MEI DALAM PENAS ACEH 2017

Intisari Temu Profesi Penyuluh Perikanan 6 Mei 2017 PENAS XV ACEH dengan Tema "Penyuluh Perikanan Sebagai Garda Terdepan Dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan" :

1. Penyuluh Perikanan siap mensosialisasikan bahwa sudah terbentuk LBU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sebagai lembaga yang dapat memberikan bantuan permodalan kepada pelaku utama dan pelaku usaha KP,

2. Koperasi IPKANI MANDIRI SEJAHTERA diharapkan menjadi salah satu wadah yg dapat difasilitasi mengakses dana LPMUKP,

3. Pimpinan Komisi IV DPR RI/Ketua Umum IPKANI akan berkoordinasi dengan KKP/BRSDMKP/Puslatluhkp terkait kepastian pengalihan dan sistem penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional,

4. APBNP akan dibahas selesai masa reses setelah tanggal 18 Mei 2017. Pimpinan Komisi IV DPR RI/Ketua Umum IPKANI akan mengawal langsung APBNP Gaji, Tukin, Pendidikan Pelatihan penyuluh perikanan dll termasuk dana penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional (Demplot, Perjalanan Dinas dll),

5. IPKANI siap mendukung, mengawal, dan bersinergi dengan kebijakan KKP,

6. Penyuluh Perikanan Bantu mengucapkan terimakasih kepada DPP IPKANI yang telah merespon dan bersurat ke MKP terkait Pengusulan Formasi CPNS KKP sebagaimana Surat Edaran MENPANRB,

7. Penyuluh Perikanan Swadaya perlu lebih diberdayakan untuk Mendukung Pembangunan Nasional di Sektor Kelautan dan Perikanan,

8. Kaitan dengan surat dari Kapuslatluh BRSDMKP ttg Pembayaran Biaya Operasional Penyuluh Perikanan akan ditindaklanjuti oleh Ketua Umum IPKANI untuk disampaikan kepada pihak KKP.

Banda Aceh, 7 Mei 2017
Ttd,
DPP IPKANI


HISYAM MURTADHO 

CARA MEMASUKKAN ARTIKEL ATAU VIDEO CYBEREXTENSIONKP






Senin, 08 Mei 2017

Perpanjangan Cantrang, Bukanlah Kemauan Menteri SUSI

Perpanjangan Cantrang, Bukanlah Kemauan Menteri SUSI
Untuk Terus melindungi Keberlangsungan Sumber daya Perikanan dengan Melarang berbagai jenis Alat tangkap yang merusak habitat dan tidak ramah lingkungan termasuk alat tangkap Cantrang.

Peaturan tentang pelarangan alat tangkap yang sudah ramah lingkungan pada dasarnya dari zaman pemerintahan presiden Soeharto sudah di berlakukan dan di era Menteri Susi Pudjiastuti aturan tersebut kembali di angkat dengan mengeluarkan PERMEN 02/2015 dan PERMEN 71/ 2016.

Kebijakan Tersebut di keluarkan bukan semata mata ingin menghambat nelayan dalam menangkap ikan tetapi dalam hal ini untuk masalah cantrang setidaknya nelayan tidak menangkap ikan dengan merusak habitatnya yang pada akhirnya stock dan keberlangsungan hidup ikan menjadi rusak dan berkurang.

Sejak DI keluarkan Permen Pelarangan, Desakan desakan dari para nelayan Cantrang Yang kebanyakan Nelayan Cantrang di miliki Oleh Pengusaha Pengusaha besar berupaya agar Peraturan Menteri Susi Pudjiastuti untuk di cabut bahkan desakan agar menteri susi Untuk Mundur pun banyak di lontarkan oleh para nelayan Cantrang.

Desakan Desakan Tersebut Pada Akhirnya Sampai Juga Kepada Pemimpin Dari menteri Susi yaitu JOKOWI. Bahkan Kebijakan yang benar dari susi Pudjiastuti di nilai ada kesalahan dan kekeliruan. Dengan pasrah akhirnya Menteri SUSI pun merelakan adanya perpanjangan cantrang sampai pada akhir tahun 2017. Dimana masa perpanjangan juga sudah di berikan di tahun2 sebelumnya.

Oleh Hisyam Mustado


Nelayan cantrang kluwut bulakamba brebes KM.RIDHO ALLAH.








Minggu, 07 Mei 2017

LAPORAN PENYULUHAN PERIKANAN



semoga bermabfaat

Rabu, 26 April 2017

Program Kebijakan Peny,Perikanan

Program Pembinaan